Telepon Seluler adalah Lokomotif Pembangunan dan Perekonomian Daerah

30 Desember 2008 pada 10:08 pm (Departemen INFOKOM, Riset)

Penulis dan Peneliti: Agustinus Hartono, SS

Sejarah perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di Indonesia sudah berusia 2,5 abad. Tarik ini dihitung sejak Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Kantor Pos Pertama di Batavia (Jakarta) pada 26 Agustus 1746. Peletakan fondasi awal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan kesadaran bangsa akan peran ICT dalam mengkawal kehidupan dan pembangunan bangsa. Sampai pada masa Orde Baru, pembangunan infrastruktur ICT seperti telegraf, televisi, radio, telepon rumah (fixed line), dan internet menjangkau pelosok-pelosok nusantara, yang mencapai klimaksnya pada 8 Juli 1976 dengan peluncuran satelit Palapa di Kennedy Space Centre, Cape Canaveral, Florida.

Pemilihan nama satelit Palapa ini bukan tanpa alasan. Ikrar untuk menyatukan kerajaan-kerajaan nusantara, yang merupakan substansi krusial dalam Sumpah Palapa yang diucapkan Maha Patih Gajah Mada pada tahun 1258 Saka (1336 M), diyakini dapat diemban secara efektif oleh ICT. Dengan pencantelan nama Palapa ini, ICT secara tidak langsung dinobatkan dan diserahi tugas luhur untuk mengekspansi, mempertahankan, dan mengkawal kesatuan bangsa, dengan mekanisme dan kapasitasnya tersendiri. Berbagai sarana ICT sudah mengemban tugas luhur ini dengan baik. Hari-hari ini, orang-orang yang ada di desa terpencil di pedalaman Irian Barat, misalnya, dapat mengetahui apa yang terjadi di Jakarta dengan menonton televisi, mendengar radio, mendapatkan informasi di internet, atau melalui pesan singkat lewat telepon seluler. Ruang dimediasi oleh ICT sehingga dapat dirasakan dan dialami oleh semua orang: inilah konsep kesatuan yang ditawarkan oleh ICT.

Tingkat Aksesibilitas ICT Tidak Merata

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana komposisi penyebaran berbagai sarana ICT tersebut dan seberapa besarkah tingkat aksesibilitas masyarakat? Tidak ada pola yang secara tepat dapat menggambarkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana ICT. Namun, berdasarkan hasil pengamatan (dan penelitian) di beberapa daerah, aksesibilitas masyarakat terhadap sarana ICT sangat bergantung pada karakter tempat tinggal. Karakter tempat tinggal dikelompokkan atas 4, yakni kota besar, kota kecil, desa, dan daerah pedalaman.

(Foto 01: Umumnya, ibu kota provinsi sudah dapat mengakses lima (5) platform ICT utama. Dua foto di atas merupakan contoh jaringan telepon seluler di kota Bengkulu dan jaringan internet yang sudah masuk sampai sekolah-sekolah di Bandung)

Ibu kota provinsi umumnya sudah bisa mengakses lima (5) platform ICT utama, yakni fixed line (wartel dan telepon rumah), internet (warnet), televisi, radio, dan telepon seluler. Demikian juga halnya dengan ibu kota kabupaten. Namun, di beberapa ibu kota kabupaten di Indonesia, pertumbuhan dan aksesibilitas masyarakat terhadap internet dan telepon tetap (fixed line) sangat rendah. Contoh kasus yang bisa diangkat adalah perkembangan wartel dan warnet di Kota Dompu (ibu kota Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, NTT), dan Lamalera (ibu kota Kabupaten Lembata, NTT). Di ketiga ibu kota kabupaten ini, tingkat pemakaian warnet dan wartel menurun drastis.

Wartel Kopetel Dompu yang terletak di Jln. Soekarno Hatta no. 15 Kota Dompu, NTB yang berdiri sejak tahun 1999 awalnya meraup omzet sekitar 2.000.000,- per hari. Namun sejak tahun 2005, penggunaan warung telepon oleh masyarakat menurun dan wartel hanya memperoleh penghasilan tidak lebih dari Rp 600.000,- per hari.

(Foto 02 : KOPETEL Dompu, NTB sepi pengunjung. Omzet wartel ini menurun drastis sejak tahun 2005)

Nasib yang sama dialami juga oleh wartel Ria Melati yang terletak di Kotabaru Tengah, Kecamatan Lewoleba, Kabupaten Lembata. Wartel ini merupakan salah satu dari 3 wartel pelopor di kota ini yang berdiri pada tahun 2003. Menurut Ny. Hajjah Siti Syahria, pemilik wartel yang juga adalah istri mantan Sekda Lembata, kejayaan wartel ini hanya terjadi pada tahun 2003 sampai 2006. Salah satu penyebab utama kejayaannya ini adalah karena belum ada sarana ICT untuk publik selain wartel ini. Pada saat-saat itu, omzet wartel ini bisa mencapai Rp 1.000.000,-/hari dan mempekerjakan 3 karyawan. Namun, keadaan berubah sejak tahun 2006. Telepon seluler mulai masuk Lembata dan penggunaannya merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan omzet wartel menurun drastis hanya Rp 10.000,- sampai Rp 100.000,-/hari.

(Foto 03 : Hj Siti Syahria dan wartel RIA MELATI miliknya. Wartel ini hanya mengalami masa kejayaan selama 3 tahun dan sekarang terancam ditutup)

Lain halnya dengan kasus yang terjadi di Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat. Kota ini dikenal sebagai kota transit baik bagi masyarakat yang hendak ke wilayah Barat Indonesia maupun bagi para pelancong yang hendak berwisata ke daerah-daerah sekitar Labuan Bajo, seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulauy Monyet, dan lain-lain. Namun, sarana ICT publik di daerah ini sangat minim. Menurut catatan Kantor Cabang Telkom Labuan Bajo, pelanggan telepon rumah hanya berjumlah 820 pada tahun 2006. Internet untuk publik hanya terdapat di dua lokasi. Proses loading datanya pun sangat lambat. Padahal, internet sangat dibutuhkan oleh para wisatawan ketimbang telepon tetap atau telepon seluler.

(Foto 04: Para pelancong dan masyarakat pulau sekitar Labuan Bajo sering datang ke ibu kota kabupaten ini untuk mendapatkan akses internet dan telepon/wartel)

Berhubungan dengan wartel, kebanyakan wartel di Labuan Bajo juga mulai bangkrut. Banyak pemilik wartel beralih ke bisnis lain. Anang Subiantoro adalah salah satu pengusaha bisnis wartel dan warnet di kota ini yang kemudian mulai merambah bisnis voucher dan pulsa. Menurut pria kelahiran Banyuwangi, 18 Februari 1973 ini, internet tidak berjalan dengan baik karena proses loading-nya sangat lambat. Kelambatan ini disebabkan karena data masih netting dari Ruteng (ibukota Kabupaten Manggarai Tengah). Padahal, menurut Anang, internet sangat krusial untuk Labuan Bajo mengingat wilayah ini merupakan daerah wisata. Para tourist sangat jarang menggunakan telepon genggam karena jaringannya bersifat internasional. Sarana komunikasi dan informasi yang sering dicari dan dibutuhkan oleh para tourist adalah internet.

(Foto 05: Karena bisinis warnet dan wartel sudah mulai lesu, Anang Subiantoro beralih ke bisnis pulsa)

Ibu kota kecamatan di Indonesia, umumnya, sudah mendapatkan akses lima (5) platform utama ICT. Namun, banyak ibu kota kecamatan yang penulis datangi, khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali, belum mendapatkan akses fixed line, apalagi internet. Sebut saja sebagai contoh, kecamatan Manggelewa di Kabupaten Dompu, NTB. Di kota kecamatan ini, tidak ditemukan satu pun sarana fixed line (wartel) dan internet (warnet). Ketiadaan infrastruktur internet tidak hanya terjadi di Manggelewa. Kebanyakan kota-kota kecamatan di Indonesia Timur tidak memiliki jaringan infrastruktur telepon tetap dan internet. Telepon tetap dan internet hanya bisa diakses di kota-kota kabupaten, itu pun dengan ketersediaan sarana publik yang terbatas dan memprihatinkan.

(Foto 06: Foto aktivitas penduduk berlatar tower telekomunikasi di Kec. Manggelewa, Dompu, NTB. Jaringan internet dan telepon tetap belum ada di kota kecamatan ini)

Beberapa desa di Indonesia sudah mendapatkan akses lima (5) platform ICT. Namun, aksesibilitas 5 platform ICT ini bersifat kasuistik untuk desa-desa maju, pintar, wisata, industri, atau desa-desa yang letaknya dekat dengan kota pusat pemerintahan. Desa dengan tingkat aksesibilitas lima (5) platform ini sudah dapat memanfaatkan sarana ICT untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Namun, sekali lagi, aksesibilitas terhadap lima (5) sarana ICT sangat kasuistik untuk konteks desa-desa di Indonesia. Penyebaran ICT ini belum merata ke semua desa. Sebagian besar desa hanya bisa mengakses televisi, radio, dan telepon seluler, atau bahkan hanya radio dan telepon seluler saja.

(Foto 07: Sebagian besar desa sudah bisa mengakses televisi dan telepon seluler. Lokasi Desa Tomok, Toba, Sumatera Utara dan Desa Tretek, Pare, Jawa Timur)

Lebih memprihatinkan lagi, masih terdapat banyak desa yang tingkat aksesibilitas terhadap sarana ICT sangat rendah atau bahkan tidak bisa mengakses sarana ICT sama sekali. Departemen Komunikasi dan Informatika mencatat sekitar 43.000 di seluruh Indoensia yang berada dalam status blank spot. Untuk mengatasi persoalan ketiadaan infrastruktur ICT ini, pemerintah telah mulai menjalankan Program Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) atau Telepon Pedesaan sejak 18 Desember 2003, dengan pembangunan akses jasa telepon dasar di 3.010 desa, seperti Kecamatan Sumur, Pandeglang, Provinsi Banten dan Kecamatan Amarasi di Nusa Tenggara Timur. Namun, kebanyakan infrastruktur dasar tersebut kemudian rusak dan sebagian besar tidak dapat digunakan lagi. Sampai sekarang, program ini masih terkendala persoalan pentenderan proyek. Jika pentenderan proyek ini belum dituntaskan pemerintah maka 43.000 desa blank spot tersebut terancam tidak dapat mengakses berita dan informasi. Di beberapa desa target USO yang penulis datangi, yakni Dusun Kaper (Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Manggarai Barat) dan Desa Lamalera (Kabupaten Lembata, NTT) yang masuk dalam Blok 10 USO, masyarakat harus berjuang keras untuk dapat berkomunikasi dan berinformasi.

Era Kejayaan Telepon Seluler dan Bangkitnya Masyarakat Agrarian Informatika

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa telepon seluler (dan radio) merupakan satu-satunya sarana dengan tingkat ekspansi paling tinggi di antara berbagai sarana ICT. Telepon seluler sudah dapat diakses oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, minus 43.000 desa/dusun blank spot. Telepon seluler sendiri sudah memperkuat platform ICT sejak tahun 1984, meskipun masih dengan teknologi sederhana Global System for Mobile Telecommunication, dikembangkan hanya oleh empat (4) operator (PT Komselindo, PT Centralindo, PT Panca Sakti, dan Telekomindo), layanan terbatas hanya pada call, serta users terbatas pada golongan menengah ke atas.

Namun, sejak tahun 1997 sampai sekarang, telepon seluler mendominasi diksi masyarakat dan menjadi gelombang baru (new wave) yang sangat “menggairahkan” pertelekomunikasian di Indonesia. Menurut catatan Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2007, dari jumlah total 220 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 55, 2 juta jiwa (25,1 %) menggunakan telepon seluler, lalu menyusul 36,2 juta jiwa (15,5 %) pengakses televisi, 14,8 juta jiwa (6,7 %) memiliki telepon tetap, dan sebesar 14, 5 juta jiwa (6,6 %) mengakses internet. Dengan demikian, prediksi WTO pada 1999 yang mengasumsikan bahwa internet merupakan vector atau pioneer pembangungan tidak berlaku dalam konteks Indonesia.

Ada beberapa alasan penting kenapa telepon seluler menjadi kekuatan paling berpengaruh. Pertama, operator-opator telepon seluler terus-menerus mengekspansi jaringan mulai dari kota sampai ke desa-desa, bahkan daerah pedalaman. Operator telepon seluler benar-benar tahu bahwa konsumen mesti “dijemput” mulai dari komunitas hidupnya di desa-desa. Selain itu, pembangunan jaringannya tidak lagi didominasi oleh Telkomsel, Indosat, dan Excelcominfo yang sebelumnya menjadi tiga pilar penentu perkembangan dan pertumbuhan telepon seluler di Indonesia.

(Foto 08: Operator telepon seluler mengekspansi jaringan ke pedalaman, bahkan perumahan penduduk. Lokasi: pulau-pulau kecil antara Selat Sape dan Pulau Floers serta tower di pinggiran kota Makassar, Sulawesi Selatan )

Kedua, setelah GSM diperkenalkan pada tahun 1984, operator-operator telepon terus-menerus mengembangkan teknologi dan kapasitas layanannya. Selain mengembangkan teknologi awal call dan short message service (SMS), operator-operator telepon seluler mengembangkan teknologi M-banking (diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Telkomsel bekerja sama dengan Bank Panin), teknologi General Packet Radio Service untuk mengakses internet dan teknologi MMA (diperkenalkan pertama kali tahun 2001 oleh IM3), teknologi Enhanced Data (diperkenlkan oleh Telkomsel pada tahun 2004), teknologi pushmail dan ringtone (diperkenalkan oleh Indosat pada tahun 2005), serta tekonologi Natrindo Telepon Seluler dan Cyber Access Telecommunication yang paling ditunggu oleh para pengguna ponsel pada tahun 2007.

Ketiga, kapasitas layanan yang dimiliki oleh telepon seluler benar-benar sesuai dengan karakter masyarakat dan menjawab persoalan mereka.

1. Untuk masyarakat kota yang berkarakter teknologis, instan, dan mobile, telepon seluler juga mengembangkan layanan yang instan (tanpa urusan registrasi yang rumit), sederhana dalam bentuk sehingga mudah dibawa kemana-mana oleh orang kota yang mobile, serta teknis. Sebuah telepon seluler memiliki kapasitas layanan teknologis yang sesuai untuk masyarakat kota, seperti layanan komunikasi yang merangkum info lokasi, info lalu lintas, berita online, dan akses internet; layanan informasi (mencakup video telephony, multimedia messaging, video conferencing, control of household device), layanan komersial mencakup booking and resevation, micropayment, product and price locator, online banking, dll), layanan di bidang entertain (mencakup audio/video download consumer, lottery and betting, online game).

(Foto 09: Telepon seluler di-design sesuai dengan karakter masyarakat kota yang mobile, simple, dan teknologis. Lokasi: Jakarta dan Bandung)

2. Kararakter dan persoalan utama masyarakat desa dan daerah pedalaman adalah kemiskinan, keterpencilan, dan keterbatasan infrastruktural dasar seperti elektrisitas, kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi (pasar), komunikasi-informasi, dan hiburan. Secara mengagumkan, penulis menemukan fakta dan contoh kasus di berbagai desa bahwa kehadiran telepon seluler ini “sedikit banyak” mengatasi persoalan keterpencilan dan keterbatasan infrastruktural tersebut. Kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh telepon seluler dalam mengatasi berbagai ketiadaan infrastruktur dasar di banyak desa di Indonesia inilah yang lantas mengamini kita untuk menobatkan telepon seluler sebagai “lokomotif pembangunan”.

(Foto 10: Penduduk dari pedalaman Papua datang ke Kota Jayapura untuk membeli pulsa. Hal ini disebabkan karena di tempat mereka belum berkembang counter-counter pulsa)

Pada saat bersamaan, penulis menemukan fakta bahwa telepon seluler bukan sekadar barang penanda kemewahan bagi yang memilikinya. Fungsi utama telepon seluler memang untuk berkomunikasi dengan sabahat, keluarga, atau kenalan di tempat lain. Namun, banyak masyarakat pedesaan sudah memanfaatkan telepon seluler untuk keperluan ekonomi dan bisnis, baik yang dikategorikan dalam bisnis kecil (seperti industri tahu, pemilik counter pulsa, penadah hasil bumi, pemilik home industry yang memiliki pekerja, dll), pekerja independen (petani, pemandu wisata, nelayan, penjual keliling), maupun pekerja dengan gaji tetap (bidan atau perawat, guru, dan lain-lain). Mereka yang menggunakan telepon seluler untuk mengembangkan perekonomian keluarga maupun lingkungannya inilah yang kami sebut sebagai masyarakat “agrarian-informatika”. Bahkan, masyarakat “agrarian-informatika” tidak hanya muncul di desa-desa yang sudah mendapatkan signal, tetapi juga di daerah blank spot versi USO.

Untuk melihat dengan jelas fungsi telepon seluler sebagai “lokomotif pembangunan” dan pendorong bangkitnya masyarakat “agrarian-informatika”, beberapa kasus penggunaan telepon seluler secara personal berikut diharapkan representatif.

Regina Uba Keraf (39 tahun) adalah seorang bidan atau perawat asal dusun Wutunglolo. Perempuan kelahiran Lamalera, 1 Agustus 1968 ini bekerja di klinik kecil Desa Lamalera, yang berjarak 1 KM dari Witunglolo. Desa Lamalera letaknya terpencil dan hanya bisa dijangkau dengan perahu motor dari kota kecamatan Wulandoni serta tergolong sebagai lokasi blank spot. Permasalahan keterpencilan ini, awalnya, menyusahkan Regina. Menurut pengalamannya, dalam kasus-kasus sulit seperti kelahiran terbalik, kehabisan stok obat, dan panggilan mendadak karena ada masyarakat yang butuh perawatan darurat, Regina sering kewalahan. Dia hanya bisa mengirim surat lewat kurir motor laut ke Puskesmas Wulandoni untuk meminta bantuan dokter atau perawat Puskesmas Wulandoni dan meminta stok obat. Pengiriman surat seperti ini tentu saja tidak efektif sehingga banyak pasien yang tak tertolong dan masyarakat sering kehabisan stok obat.

(Foto 11: Regina Uba Keraf, perawat yang mengatasi persoalan kerjanya dengan telepon seluler. Wotonglulu mendapatkan signal sejak antena Telkomsel dipasang di Kecamtan Wulandoni, Kabupaten Lembata, NTT)

Beruntung sejak tahun 2006, dusun Wutunglolo sudah mendapatkan signal hand phone, meskipun di Desa Lamalera sendiri belum. Regina lalu membeli sebuah telepon seluler. Telepon seluler inilah yang kemudian membantu dia menyelesaikan masalah-masalahnya. Jika membutuhkan obat atau bantuan perawat lain, dia akan segera menelepon atau mengirim pesan singkat ke Puskesmas Wulandoni. Dengan bantunan telepon seluler ini, tutur Regina, klinik bisa mengantisipasi dengan sigap ketersediaan stok obat. Dalam kasus-kasus sulit seperti kelahiran bayi terbalik dia juga sering menelepon teman-teman sesama perawat di Wulandoni. “Telepon seluler diperlukan untuk meningkatkan layanan kesehatan khususnya dapat mengurangi angka kematian bayi dan ibu hamil,” ucap Regina ketika ditanya tentang peran telepon seluler.

Di desa yang sama, Michael Bruno Phell Goran Beding, seorang pemandu wisata, harus memasang antena penguat signal untuk membantu pekerjaannya. Desa Lamalera adalah sebuah desa wisata yang menjadi salah satu incaran para wisatawan. Desa ini terkenal sebagai desa dengan tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional. Untuk menarik perhatian para wisatawan penduduk setempat membuat berbagai kerajinan tradisional. Mereka membentuk sebuah kelompok pengrajin bernama Kelompok Koteklema dan Kelompok Cinta Tenun yang dikelola oleh para ibu serta tempat penginapan (losmen) sederhana. Michael dipercaya untuk mengelola losmen dan kelompok pengrajin ini. Namun sayang, bertahun-tahun desa ini tidak bisa mengakses informasi dan berkomunikasi. Karena itu, sejak booming telepon seluler tahun 2006, masyarakat membuat antena penguat signal di losmen mereka. Sarana ini dipakai, terutama, sebagai sarana informasi tentang kedatangan wisatawan dari Bali, Mataram, dan Flores Barat. Awalnya, dituturkan Michael, masyarakat sering tidak siap menyediakan kerajinan untuk dijual maupun mempersiapkan tempat penginapan. Namun sejak adanya signal telepon seluler di tempat mereka, masyarakat dapat menyediakan kerajinan, upacara adat penangkapan paus, dan reservasi para wisatawan dengan optimal. Persiapan yang optimal ini, pada gilirannya, meningkatkan penghasilan mereka.

(Foto 12: Michael Bruno Beding sedang melakukan call dengan sesame agen wisata. Telepon bisa dipakai sejak antena penguat dipasang di losmen sederhana milik warga Lamalera)

Biaya penginapan sangat murah berkisar dari 75.000 sampai 100.000 per malam. Sementara satu kali keberangkatan kapal penangkapan ikan dikenakan tarif Rp 1.900.000,- selama tiga jam. Biaya ini sudah termasuk dengan biaya atraksi penangkapan ikan oleh dua perahu nelayan, demonstrasi pembuatan tenun ikat, dan pertemuan dengan penduduk desa. Untuk kegiatan tersebut para nelayan memperoleh Rp 500.000,- per perahu dengan penghasilan rata-rata Rp 30.000,- setiap awak perahu. Kelompok tenun Cinta Budaya milik kaum perempuan Lamalera memperoleh imbalan Rp 200.000,- untuk berdemonstrasi. Sementara itu nilai jual barang kerajinan tergantung pada pembelian produk. Pernah jumlah tertinggi mencapai Rp 40.000.000,- dalam satu kunjungan sedangkan jumlah terendah sekitar Rp 1.000.000,. Penghasilan seperti ini, bagi masyarakat Lamalera, adalah penghasilan sampingan yang sangat bergantung pada kedatangan para wisatawan.

(Foto 13: Pengunjung di Lamalera, gembira mendapat signal di Tanjung Wutunglolo, Lamalera, NTT(Foto 167 : Kunjungan wisatawan di Lamalera)

Lain lagi dengan Viktor Warus (41 tahun). Viktor tinggal di Dusun Kaper, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Manggarai Barat. Meskipun terletak hanya sekitar 5 km dari ibu kota kabupaten, Labuan Bajo, sekitar 100 KK di dusun ini belum mendapatkan askes telekomunikasi. Mereka hanya bisa menonton acara televisi, sementara telepon rumah (fixed line), wartel, apalagi warnet, belum ada sampai sekarang. Signal telepon seluler juga belum sampai ke sana. Jika ingin berkomunikasi, entah untuk urusan keluarga maupun pekerjaan, mereka harus berangkat ke Labuan Bajo.

Dalam situasi seperti inilah Viktor yang bekerja sebagai petani, penadah hasil bumi dari petani-petani di daerah pedalaman, dan penjaga sawah di Tomong milik seorang tuan tanah di Ruteng (ibu kota kabupaten Manggarai Tengah, 75 km dari Labuan Bajo) bekerja. Dari beberapa pekerjaan ini, pekerjaan sebagai petani dan pengelola lahan pertanian adalah pekerjaan utama. Empat sampai lima kali dalam seminggu, ia pergi ke Tompong untuk mengairi sawah. Untuk pergi ke Tompong yang berjarak 15 km dari Kaper, dia menyewa ojek atau diantar jemput oleh kenalannya dari Kaper. Biaya perjalanan dari Kaper ke Tompong adalah Rp 10.000,- jika ia menggunakan ojeg atau hanya membayar Rp 5000,- jika ia diantar jemput oleh kenalannya. Dalam sebulan ia mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp 150.000,-.

(Foto 14: Viktor, seorang petani di Dusun Kaber, Labuan Bajo NTT memanfaatkan telepon seluler untuk membantu pekerjaannya)

Untuk membantu berbagai pekerjaannya, Viktor membeli sebuah hand phone yang hanya dipakai sesekali jika ia pergi ke kebunnya di Labuan Bajo yang sudah mendapatkan akses signal telepon seluler. Pria beranak lima ini mengakui bahwa telepon seluler sangat membantu dia dalam berkomunikasi dengan pemilik tanah di Ruteng, para petani di daerah pedalaman, sesama petani di Kaper, atau para pedagang langganannya di Pasar Labuan Bajo. Komunikasi ini sangat dibutuhkan Viktor karena menurut pengakuannya komunikasi tidak hanya bertujuan untuk mengkoordinasikan pekerjaannya, tetapi juga agar kenalannya dengan para petani atau pedagang semakin luas. Bagi Viktor, komunikasi dengan banyak orang akan menambah keuntungan baginya.

Di Desa Limbangan, Kecamatan Mertasinga, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, Sukadir (59 tahun) memanfaatkan telepon seluler dalam mengembangkan home industry tahu. Desa Limbangan sudah mendapatkan akses berbagai sarana ICT termasuk telepon seluler karena letaknya dekat dengan kota Cilacap. Semula, pembuatan tahu hanya dijalankan dalam porsi kecil. Tetapi, sejak tahun 2000, Pak Kadir mampu memproduksi 2 kwintal kedelai. Kedelai itu dibeli dalam jumlah besar dengan harga Rp.3.950,00/kg.

(Foto 15: Pak Sukadir, pemilik home industry tahu sedang mengantar pesanan dan menjual tahu di pssar. Telepon seluler dipakai untuk meningkatkan jaringan bisnis dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan)

Telepon seluler sangat berguna dalam pemasaran tahu Pak Kadir. Dengan telepon seluler ini, dia dapat menghubungi para pemasok kedelai tanpa harus mencarinya ke berbagai tempat. Telepon seluler juga dipakai untuk memasarkan tahu. Para pelanggan biasanya memesan lewat pesan singkat. Dampak utama dari pemesanan seperti ini adalah ketepatan dan keefektifan waktu. Pak Kadir hanya membawa tahu kepada pelanggan yang sudah pasti akan membeli. Bagi Pak Kadir, telepon seluler sangat berguna untuk memperlancar bisnis dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, telepon seluler berguna untuk mengembangkan jaringan bisnis tahunya dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Telepon seluler juga membantu pekerjaan Anto (31 tahun), seorang nelayan sekaligus pemandu wisata di Benteng Pendem, Desa Lengkong, Nusa Kambangan, Cilacap. Desa Lengkong terletak di pinggir laut sehingga sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Meskipun bekerja sebagai nelayan, masyarakat sudah memiliki berbagai macam sarana ICT seperti telepon seluler dan televisi. Bahkan, telepon seluler sudah menjamar di kalangan masyarakat.

(Foto 16: Lingkungan dan konteks pekerjaan Anto sebagai nelayan di Desa Lengkong, Cilacap)

Anto adalah penduduk asli desa Lengkong. Sejak kecil ia tinggal di sana bersama kedua orang tuanya. Semenjak anak-anak, ia sudah akrab dengan pantai dan laut Cilacap. Semenjak putus sekolah sampai sekarang, Anto terus melaut dan menjadi nelayan. Selain menekuni pekerjaan sebagai nelayan, sejak muda, Anto telah bekerja sebagai pemandu wisatawan di Benteng Pendem, sebuah benteng peninggalan Belanda yang berlokasi di desa Lengkong, sekitar 5 km dari Pulau Nusakambangan. Sekali mengantar tamu menyusuri Benteng Pendem, Anto dibayar sebesar Rp 10.000,-. Penghasilan menjadi guide memang tidak seberapa bila dibanding dengan hasil melaut. Menurut pengalaman Anto, satu hari minimal ia dapat mengantongi uang sebanyak Rp. 100.000,00 dari melaut. Apabila cuaca sedang baik, sebulannya ia dapat memperoleh uang penghasilan di atas Rp 1.500.000,00. Tiap hari setelah melaut, Anto pergi ke Benteng Pendem. Kalau tidak mendapat uang, Anto tidak merasa begitu kecewa karena ia telah mengantongi uang dari hasil menjaring ikan.

(Foto 17: Anto, seorang nelayan dan pemandu wisata Benteng Pendem, Cilacap, menggunakan hand phone untuk mengefektifkan dua jenis pekerjaan yang dijalaninya sekaligus)

Untuk menunjang pekerjaannya, Anto menggunakan telepon seluler. Hebat memang, meski hanya sampai kelas V SD, Anto sudah begitu mahir mengoperasikan telepon seluler. Bagi Anto, telepon seluler sangat bermanfaat. Ia langsung dapat mengontak para pelanggan di Tempat Penjualan Ikan (TPI) untuk mengetahui perputaran harga ikan. Selain itu, berkaitan dengan pekerjaannya di Benteng Pendem, ia dapat melakukan hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemeliharaan Benteng Pendem, terrutama jika terjadi hal-hal yang perlu ditangani segera. Salah satu contoh nyata, menurut Anto, telepon seluler biasa difungsikan untuk menghubungi petugas jika ada pengunjung anak-anak atau pengunjung yang membuat masalah. Dampak jauh penggunaan telepon seluler bagi Anto adalah meningkatkan efektivitas kerja dan menambah penghasilan.

Di Nagari (setingkat kecamatan) Barulak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat belum ada fixed line dan internet. Wartel publik hanya terdapat di Jorong Dalam Nagari, yang menjadi pusat Nagari Barulak dan belum sampai ke lima (5) jorong (setingkat desa) yang ada di situ. Jika ingin menggunakan sarana telepon umum ini, masyarakat dari berbagai jorong harus pergi, umumnya berjalan kaki, sejauh 5-10 KM atau menyewa ojeg yang biayanya bisa sampai Rp 10.000,-. Dengan alasan ini, Kasmardi (48 tahun) menyewa sebuah tempat di Jorong Aur, untuk membuka tempat penjualan pulsa sederhana yang digandeng dengan warung kopi.

(Foto 18, dari kiri ke kanan: Tempat penjualan pulsa milik Pak Kasmardi, Pak Kasmardi diwawancarai peneliti, seorang pembeli pulsa di kios Pak Kasmardi)

Kasmardi adalah orang pertama di Jorong Aur yang menjual pulsa untuk kebutuhan masyarakat. Namun, karena keterbatasan modal, Kasmardi hanya menjual pulsa transfer antar telepon seluler. Dia tidak menjual voucher. Penjualan seperti ini memiliki keunikannya tersendiri karena pulsa ditransfer dari telepon seluler Pak Samar. Untuk mendukung usahanya ini, di depan kedainya dipasang berbagai spanduk penjulan pulsa. Pulsa dibeli di Jorong Dalam Nagari sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp 200.000,- per hari yang diisikan ke telepon seluler Pak Samar. Kebanyakan pembelinya adalah masyarakat di Aur dan para tukang ojeg yang sering lewat dan mangkal di kedai miliknya. Masyarakat di Jorong Aur mengetahui tempat penjualan pulsa sederhana ini dari spanduk yang dipasang di depan kedai, tanpa aksesoris telepon seluler atau voucher sebagaimana layaknya tempat penjualan pulsa. Meskipun sederhana, penjualan pulsa oleh Pak Kasmardi ini sangat membantu masyarakat di sana. Masyarakat tidak perlu lagi susah-susah ke Jorong Nagari Dalam untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Persoalan keterbatasan infrastruktur dialami juga oleh masyarakat Konya, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Meskipun terletak di Kota Jayapura dan hanya berjarak 15 KM dari Abepura, masyarakat Konya belum dapat menikmati listrik dan kemudahan lain yang menggunakan energi listrik. Terhambatnya pembangunan infrastruktural seperti ini berdampak pula pada cara masyarakat mengakses informasi dan melakukan komunikasi. Masyarakat Konya belum dapat menikmati kemudahan memperoleh acara televisi, telepon rumah, maupun internet. Untuk dapat berkomunikasi, masyarakat Konya harus pergi ke Abepura karena di sana sudah terdapat fasilitas warung telepon umum untuk berkomunikasi.

Satu-satunya sarana ICT yang bisa digunakan oleh masyarakat Konya adalah telepon seluler karena tidak membutuhkan kabel (wireless). Meskipun harus mengisi pulsa di Abepura atau men-charge batere di rumah-rumah yang sudah memiliki listrik, keberadaan telepon seluler ini cukup membantu masyarakat dalam berkomunikasi. Salah satu warga yang memanfaatkan telepon seluler untuk membantu pekerjaannya adalah Frederika Yakadewa (49 tahun). Dika, demikian ia biasa disapa, adalah seorang guru di SD Abeale Dua, Sentani, Kabupaten Jayapura, yang berjarak 25 KM dari Konya. Menurut pengakuan janda yang ditinggal mati suaminya sejak tahun 1994 ini, sampai pertengahan tahun 2007, Dika dan masyarakat Konya harus pergi ke warung telepon di Kota Abepura untuk dapat berkomunikasi. Namun, wartel di sana hanya dibuka pada siang hari sampai soer. Sementara, banyak kegiatan masyarakat yang membutuhkan akses informasi dan komunikasi yang sifatnya segera dan mobile. Untuk berkomunikasi dengan rekan guru atau kepala sekolah, terutama untuk memberitahukan jika Dika berhalangan hadir, dia harus mengirimkan surat melalui kendaraan dengan rute Abepura-Sentani. Pengiriman surat ini membutuhkan waktu selama 30 menit untuk sampai ke Sentani, itu pun jika mobil bersangkutan langsung menuju sekolah.

(Foto 19: Tingkat keterpencilan dan ketersediaan sarana infrastruktur menentukan pemilihan dan intensitas penggunaan sarana ICT. Bagi penduduk Konya, Abepura, Jayapura sarana ICT yang bisa digunakan hanya telepon seluler karena meskipun berada 1 km dari Kota Abepura mereka belum mendapatkan sarana elektrisitas)

Beruntung, sejak bulan September 2007, Dika sudah dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler. Telepon seluler ini sangat berperan untuk membantu pekerjaannya. Menurut Dika, dalam sebulan, dia menghabiskan uang rata-rata Rp 100.000,- untuk membeli pulsa. Pulsa ia beli di Abepura karena di tempatnya belum ada counter pulsa. Telepon seluler ini kebanyakan ia gunakan untuk memberi kabar kepada rekan guru mengenai keterlambatan, absen, atau pun hal-hal lain berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Rekan-rekan gurunya juga menggunakan telepon seluler sehingga komunikasi di antara mereka dapat berjalan dengan baik.

(Foto 20: Frederika Yakadewa sedang mengajar di kelas II SD Abelae Dua, Sentani. Telepon seluler digunakan untuk menghubungi sesama rekan guru atau pihak sekolah)

Dari berbagai contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa telepon seluler merupakan sarana ICT yang paling efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat di berbagai daerah. Keterpencilan dan kelambanan pembangunan infrastruktural dapat diatasi oleh kehadiran telepon seluler. Selain itu, telepon seluler membantu meningkatkan penghasilan individual dan perkembangan ekonomi karena disokong oleh fungsi telepon seluler seperti membuat masyarakat mengetahui informasi harga di pasar dari rekan-rekan bisnisnya, perjalanan bisnis ke kota-kota dapat diminimalisasi pada perjalanan yang pasti saja, mengoptimalkan pekerjaan, memperluas jaringan bisinis, serta meningkatkan kredibilitas.

Memperkuat ICT untuk Masyarakat Pedesaan/Pedalaman

Kebangkitan masyarakat agrarian-informatika harus dipertimbangkan oleh para pelaku dan penyelenggara pertelekomunikasian di Indonesia. Pemerintah (dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika), para operator telekomunikasi, berbagai dinas terkait, masyarakat, dan institusi keuangan harus bersama-sama merancang sebuah program penyelenggaraan telekomunikasi yang optimal. Program yang dimaksud memang sudah termediasi melalui USO, namun penyelenggaraannya di lapangan harus sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Dengan kata lain, penyelenggaraan telepon pedesaan harus mengandung dua hal pokok:

1) Memboncengi sarana ICT dengan berbagai layanan yang diprediksi dapat mengatasi berberbagai ketiadaaan infrastruktural. Ketiadaan infrastruktur di bidang pendidikan, misalnya, harus dapat diantisipasi oleh para penyelenggara dengan layanan seperti pendidikan jarak jauh, data base bahasa, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang infrastruktur lain seperti transportasi, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain.

2) Meningkatkan perekonomian pedesaan berbasis informasi, entah dengan menggabungkan teknologi internet, fixed line, atau kerja sama dengan institusi finansial (untuk mengembangkan layanan finansial dan perbankan di daerah pedesaan). Hal ini kelihatan susah diwujudkan. Namun, keberhasilan di beberapa daerah mesti diadopsi oleh pemerintah, institusi finansial dan perbankan, serta operator telepon. Sebagai contoh, masyarakat di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Magelang dan Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Kompas, 29 Oktober 2007) memanfaatkan informasi dari internet yang dibangun di daerahnya untuk mengembangkan perekonomian desanya. Model-model seperti inilah yang perlu ditiru.

Layanan jaringan telepon seluler ke semua desa dan pedalaman, hari-hari ini dan di masa mendatang, tidak cukup lagi sebatas pada fungsi call atau SMS. Penciptaan berbagai layanan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat desa, atau layanan yang mengatasi berbagai persoalan infrastruktural dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi desa, merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar di daerah. Pangsa pasar inilah yang akan menjadi sumber benefit bagi operator-operator telepon. Masyarakat di daerah pedalaman dan pedesaan tidak dapat berkomunikasi bukan karena mereka tidak mampu secara finansial tetapi semata-mata karena mereka tidak memiliki akses/medium/sarana. Sebagai contoh, dalam kasus Labuan Bajo, buruh-buruh tani dari daerah pedalaman dan nelayan-nelayan dari berbagai pulau kecil sekitar berdatangan ke sana untuk membeli pulsa. Demikian juga dengan kasus Jorong Aur. Pak Kasmardi membeli pulsa di Jorong Dalam Nagari untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan komunikasi di daerahnya yang terpencil. Jadi, sebenarnya, di daerah pedalaman atau pedesaan, pangsa pasar untuk provider telekomunikasi sangat besar.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika, harus serius memikirkan penyelenggaraan sarana informasi di pedesaan. Peran pemerintah adalah menyusun regulasi, merencanakan program atau design komunikasi dan informasi yang akurat, dan mengembangkan mekanisme kerja sama di antara berbagai departemen. Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal, dapat dilibatkan di sini karena penyelenggaraan telepon pedesaan bermanfaat juga bagi penyelenggaraan bidang-bidang tersebut. Dengan program penyelenggaraan sarana ICT yang menghadirkan berbagai layanan lain, negara dapat merealisasikan fungsi utama untuk melayani masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diembankan oleh para founding fathers.

(Tulisan ini diikutkan dalam XL AWARD 2008)

Penulis :

Agustinus Hartono (28 tahun)

Penulis dan Peneliti di The Blora Institute, Jakarta

Jln. Veteran I No. 26, Gambir, Jakarta Pusat, 10110

081321971962